SIBOLGA (FoalNews.Com) – Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, didampingi Wakil Wali Kota, Pantas Maruba Lumban Tobing, menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dalam Entry Meeting Pemeriksaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Sibolga. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Pribadi Wali Kota Sibolga pada Senin (14/04/25).
Syukri Nazri Penarik, Wali Kota Sibolga menyampaikan apresiasi atas kehadiran BPK RI Perwakilan Sumut dan menegaskan kesiapan Pemko Sibolga mendukung penuh proses pemeriksaan.
“Kami siap bekerja sama dan memberikan data serta informasi yang dibutuhkan agar pemeriksaan berjalan lancar sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Lanjutnya, Syukri Nazry juga mengharapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mendukung proses pemeriksaan guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.
“Kami berharap dengan entry meeting ini tata kelola keuangan daerah semakin baik,” tambahnya.
Sementara itu Paula Henry Simatupang, Ketua Tim BPK RI Perwakilan Sumut menyampaikan bahwa tim akan melaksanakan pemeriksaan selama 30 hari di Kota Sibolga.
“Kami berharap adanya kerja sama yang baik dari Pemko Sibolga agar proses pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Selain itu BPK juga menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian data keuangan, mengingat keterlambatan dapat memengaruhi penilaian audit. .
Pada kesempatan ini, Tim BPK RI menyerahkan Surat Tugas secara resmi kepada Wali Kota Sibolga. Turut hadir dalam pertemuan tersebut:
- Plt. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum, Haslan Efendy, S.Sos., M.M.
- Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Drs. Rudolf Supratman Butar Butar, M.Pd.
- Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Bustanul Arifin, S.T., M.M.
- Inspektur Inspektorat Sibolga Ichwan Simatupang, S.Sos., M.S.P.,
- Kadis Kominfo Sibolga, Drs. Sofyan Nasution, M.M.
- Plt. Kepala BPKAD, Abdul Karim Nasution, S.E., M.M.
- Kabag Hukum, Gabe Torang Sipahutar, S.H.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi pelayanan publik yang lebih baik. (Putra)
