Dugaan Pengangkutan Solar Subsidi Ilegal di Jalur Bypass Padangsidimpuan–Sipirok Terekam Warga, Polisi Diminta Turun Tangan

Ket Gbr ; Tampak truk Mitsubishi Fuso kuning dengan bak truk berisi wadah dan selang panjang yang diabadikan warga di jalur Bypass Jalan Raja Inal Siregar, Padangsidimpuan–Sipirok.

PADANGSIDIMPUAN (FoalNews.Com) — Dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar kembali mencuat di wilayah Tapanuli Selatan. Warga berhasil mengabadikan sejumlah bukti visual berupa truk kuning yang dilengkapi wadah penampung cairan di jalur Bypass Jalan Raja Inal Siregar, rute penghubung Kota Padangsidimpuan menuju Sipirok.

Berdasarkan foto-foto yang dihimpun dari warga di lapangan, terlihat sebuah truk Mitsubishi Fuso berwarna kuning terparkir di lokasi tersebut. Di bagian bak truk tampak terpasang sejumlah wadah besar yang dilengkapi dengan selang-selang, yang diduga digunakan untuk memindahkan atau mengangkut cairan BBM.

Keterangan Foto 1–2: Tampak truk Mitsubishi Fuso kuning dengan bak truk berisi wadah dan selang panjang yang diabadikan warga di jalur Bypass Jalan Raja Inal Siregar, Padangsidimpuan–Sipirok.

Tidak jauh dari lokasi truk, ditemukan pula sebuah bangunan gubuk dan gudang penyimpanan yang berisi tangki IBC, drum biru, jeriken, serta selang-selang panjang. Lokasi tersebut diduga menjadi tempat penampungan dan transit cairan sebelum didistribusikan lebih lanjut.

Keterangan Foto 3–4: Kondisi gubuk dan gudang penyimpanan berisi tangki IBC, drum biru, jeriken, serta selang panjang yang berada di sekitar lokasi.

Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku resah dengan aktivitas tersebut. “Saya melihat truk ini berulang kali parkir di sekitar gubuk tersebut, seolah-olah sedang memindahkan cairan secara berulang-ulang. Kami khawatir hal ini merampas hak masyarakat kecil yang berhak mendapatkan solar subsidi,” ujarnya.

Menanggapi temuan ini, praktik penyalahgunaan pengangkutan maupun penimbunan BBM bersubsidi merupakan pelanggaran hukum yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang). Pelaku pelanggaran tersebut terancam pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda maksimal Rp60 miliar. Selain itu, Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 turut melarang penyimpanan BBM tertentu yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat yang merasa dirugikan berharap jajaran Polres Padangsidimpuan segera menindaklanjuti laporan dan bukti rekaman warga tersebut. Warga meminta aparat melakukan pengecekan lapangan, memverifikasi izin operasional kendaraan, memeriksa isi tangki di lokasi, mengamankan barang bukti, serta mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran hukum.

Sementara itu, terkait dugaan bahwa truk tersebut milik seorang warga bernama Wahap Harahap, media ini masih berupaya melakukan verifikasi lebih lanjut. Hingga berita ini diterbitkan, baik Wahap Harahap maupun pihak Polres Padangsidimpuan belum memberikan pernyataan resmi atau konfirmasi terkait dugaan operasional solar subsidi ilegal tersebut. Publik kini menantikan langkah nyata dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran ini. (Tim/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *